Sebelumnya pada masa kampanye pernah disebutkan pasangan Anies-Sandi kalau DP rumah seharga nol Rupiah untuk penduduk bergaji 7 juta. Seingat saya, kalau tidak salah maksimal 7 juta. Mohon maaf kalau saya silap. Lalu pertanyaan pentingnya di mana keberpihakan terhadap kalangan menengah ke bawah? Kalau syarat ini mah keberpihakan terhadap menengah ke atas.
Dulu Sandiaga memiliki konsep hunian vertikal seharga Rp 350 juta yang katanya meniru konsep Housing Development Board (HDB) Singapura, dan dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta. Sekarang ceritanya lain lagi, entah mana yang benar.
Ini juga merupakan salah satu blunder lainnya yang dibuat pasangan ini pasca Sandiaga mendukung penggusuran kawasan Bukit Duri setelah awalnya cukup vokal menantang. Lucu, kan? Lain di mulut lain maksud. Sandiaga mengatakan program pembelian rumah uang muka nol Rupiah bukan menggantikan program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dijalankan pemerintah DKI Jakarta saat ini. Sebab, dua program itu memiliki konsep berbeda.
Menurut Sandiaga, konsep pembelian rumah DP nol rupiah yang diusungnya bersama Anies ditujukan kepada penduduk yang memiliki pendapatan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Penduduk yang mengikuti program ini harus sanggup membayar cicilan. “Mereka yang pendapatannya di bawah itu tidak cocok (untuk ikut program ini),” kata Sandi.
Lalu bagaimana dengan penduduk yang bergaji di bawah itu? Silakan gigit jari saja sambil pasrah. Bukankah hunian murah adalah salah satu senjata pasangan ini untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil? Kenapa sekarang hanya ditujukan pada mereka yang bergaji antara 7-10 juta Rupiah? Mereka ini sudah termasuk menengah ke atas lho, tanpa perlu ikut program ini pun, tetap bisa membeli rumah. Secara logika, harusnya yang butuh perhatian adalah mereka yang bergaji rendah. Ini malah terbalik.
Satu lagi blunder yang dilakukan Sandiaga. Beberapa warga Bukti Duri yang saat ini tinggal di rusunawa ingin rusunawa yang mereka tempati bisa menjadi hak milik lewat program pembelian rumah DP nol rupiah. Sandiaga mengatakan saat ini belum ada formula mewujudkan keinginan warga Bukit Duri itu. Dia menyarankan agar usulan tersebut disampaikan kepada kelompok kerja untuk diteruskan ke tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Nantinya tim akan membahas usulan itu dan mencari formula yang pas.
Hahaha, saya sungguh ingin terbahak-bahak membaca statement ini. Solusi macam apa ini, katanya ingin memberi solusi agar penduduk Jakarta bisa punya rumah. Penduduk yang mana dulu nih? Yang menengah ke atas. Yang menengah ke bawah, apalagi yang memilih mereka karena program ini, mungkin harus sedikit ikhlas menerima kenyataan.
Jujur saja program ini banyak cacatnya. Meski ada rumah murah harga super duper miring pun, kalangan ke bawah sulit membelinya. Berapa penghasilan bersih mereka setelah dikurangi cicilan rumah? Sisanya bisa buat apa di kota sebesar Jakarta yang apa-apa serba mahal? Makanya Ahok menawarkan solusi paling realistis yaitu rusunawa. Itu yang paling masuk akal buat mereka yang tak mampu beli rumah plus berbagai fasilitas gratis lainnya.
Kalau begini caranya mereka yang bergaji UMR takkan bisa ikut program ini, PNS pun tak bisa, apalagi mereka yang penghasilan di bawah UMR. Mau tinggal di mana? Mungkin mereka akan kembali membangun hunian liar, karena kan katanya pasangan Anies-Sandi menolak penggusuran. Kalau menolak ya salah satu opsinya adalah membiarkan saja. Begitukah? Selamat buat para pemilih yang memilih mereka.
Di Line Today, berita ini dapat komentar yang sangat banyak. Anda pasti sudah tahu apa isi komentar tersebut. Saya juga berpikir apakah karena ini, Sandiaga mendukung Djarot melanjutkan penggusuran di Bukit Duri? Who knows. Yang jelas, ini sangat blunder deh. Jadi tidak sabar menunggu hingga Oktober untuk melihat kekonyolan dan dagelan apa lagi yang diperlihatkan pasangan ini.
Kalau banyak blundernya, ya mau tak mau selamat buat mereka (58 %) yang memilih. Ada yang baik malah dicaci dan dijebloskan di penjara. Sekarang, belum juga dilantik sudah bikin banyak blunder. Inilah hasil memilih seseorang berdasarkan agama bukan karena kinerjanya. Padahal yang terpenting dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia memperhatikan dan mengurusi warganya agar lebih baik, bukan melihat agamanya.
Dan satu lagi, saya sering lihat apa-apa diteruskan ke tim sinkronisasi. Ini terkesan mereka tak berkompeten atau mungkin tak tahu solusi sehingga semua dilempar ke tim. Ya sudahlah, no comment lagi. Kita lihat 100 hari pertama masa jabatan mereka, apakah lebih baik atau kacau balau. Sekarang Sandiaga tak ada solusi untuk warga Bukit Duri. Dan seingat saya, saat pemilihan sebagian besar dari mereka memilih Anies-Sandi. Ayo, silakan tagih janjinya.
Bagaimana menurut Anda?