News Update

Memuat...
Diberdayakan oleh Blogger.
thumbnail

On 08.00 with No comments

Disindir SBY Berkuasa Melampaui Batas, Begini Jawaban Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa di Indonesia saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Sebab ada pers/media dan LSM.

"Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," kata Presiden Joko Widodo di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Pernyataan itu merespon pesan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengenai para pemegang kekuasaan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya tanpa batas.

"Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," kata SBY di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (27/7).

Presiden Jokowi pun menilai bahwa tidak ada kekuasaan absolut di Indonesia termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Dan juga perlu saya sampaikan, perppu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada," tegas Presiden.

Presiden pun menilai pihak-pihak yang menyampaikan bahwa ada kekuasaan absolut di negara ini adalah suatu pernyataan yang berlebihan.

"(Pernyataan itu) sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," jelas Presiden.

Terkait pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto, Presiden menilai hal itu adalah pertemuan biasa.

"Pertemuan tokoh-tokoh, pertemuan partai saya kira biasa-biasa saja, sangat baik. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat," ungkap Presiden, seperti dilansir Antara.

Perppu No 2 tahun 2017 adalah perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Perppu Ormas itu diterbitkan karena pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dampak dari perppu ini adalah Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya status hukum dari ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk pencabutan badan hukum ormas Hizbut Tharir Indonesia (HTI) mulai 19 Juli 2017.

thumbnail

On 04.56 with No comments

Sebelumnya pada masa kampanye pernah disebutkan pasangan Anies-Sandi kalau DP rumah seharga nol Rupiah untuk penduduk bergaji 7 juta. Seingat saya, kalau tidak salah maksimal 7 juta. Mohon maaf kalau saya silap. Lalu pertanyaan pentingnya di mana keberpihakan terhadap kalangan menengah ke bawah? Kalau syarat ini mah keberpihakan terhadap menengah ke atas.
Dulu Sandiaga memiliki konsep hunian vertikal seharga Rp 350 juta yang katanya meniru konsep Housing Development Board (HDB) Singapura, dan dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta. Sekarang ceritanya lain lagi, entah mana yang benar.
Ini juga merupakan salah satu blunder lainnya yang dibuat pasangan ini pasca Sandiaga mendukung penggusuran kawasan Bukit Duri setelah awalnya cukup vokal menantang. Lucu, kan? Lain di mulut lain maksud. Sandiaga mengatakan program pembelian rumah uang muka nol Rupiah bukan menggantikan program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dijalankan pemerintah DKI Jakarta saat ini. Sebab, dua program itu memiliki konsep berbeda.
Menurut Sandiaga, konsep pembelian rumah DP nol rupiah yang diusungnya bersama Anies ditujukan kepada penduduk yang memiliki pendapatan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Penduduk yang mengikuti program ini harus sanggup membayar cicilan. “Mereka yang pendapatannya di bawah itu tidak cocok (untuk ikut program ini),” kata Sandi.
Lalu bagaimana dengan penduduk yang bergaji di bawah itu? Silakan gigit jari saja sambil pasrah. Bukankah hunian murah adalah salah satu senjata pasangan ini untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil? Kenapa sekarang hanya ditujukan pada mereka yang bergaji antara 7-10 juta Rupiah? Mereka ini sudah termasuk menengah ke atas lho, tanpa perlu ikut program ini pun, tetap bisa membeli rumah. Secara logika, harusnya yang butuh perhatian adalah mereka yang bergaji rendah. Ini malah terbalik.
Satu lagi blunder yang dilakukan Sandiaga. Beberapa warga Bukti Duri yang saat ini tinggal di rusunawa ingin rusunawa yang mereka tempati bisa menjadi hak milik lewat program pembelian rumah DP nol rupiah. Sandiaga mengatakan saat ini belum ada formula mewujudkan keinginan warga Bukit Duri itu. Dia menyarankan agar usulan tersebut disampaikan kepada kelompok kerja untuk diteruskan ke tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Nantinya tim akan membahas usulan itu dan mencari formula yang pas.
Hahaha, saya sungguh ingin terbahak-bahak membaca statement ini. Solusi macam apa ini, katanya ingin memberi solusi agar penduduk Jakarta bisa punya rumah. Penduduk yang mana dulu nih? Yang menengah ke atas. Yang menengah ke bawah, apalagi yang memilih mereka karena program ini, mungkin harus sedikit ikhlas menerima kenyataan.
Jujur saja program ini banyak cacatnya. Meski ada rumah murah harga super duper miring pun, kalangan ke bawah sulit membelinya. Berapa penghasilan bersih mereka setelah dikurangi cicilan rumah? Sisanya bisa buat apa di kota sebesar Jakarta yang apa-apa serba mahal? Makanya Ahok menawarkan solusi paling realistis yaitu rusunawa. Itu yang paling masuk akal buat mereka yang tak mampu beli rumah plus berbagai fasilitas gratis lainnya.
Kalau begini caranya mereka yang bergaji UMR takkan bisa ikut program ini, PNS pun tak bisa, apalagi mereka yang penghasilan di bawah UMR. Mau tinggal di mana? Mungkin mereka akan kembali membangun hunian liar, karena kan katanya pasangan Anies-Sandi menolak penggusuran. Kalau menolak ya salah satu opsinya adalah membiarkan saja. Begitukah? Selamat buat para pemilih yang memilih mereka.
Di Line Today, berita ini dapat komentar yang sangat banyak. Anda pasti sudah tahu apa isi komentar tersebut. Saya juga berpikir apakah karena ini, Sandiaga mendukung Djarot melanjutkan penggusuran di Bukit Duri? Who knows. Yang jelas, ini sangat blunder deh. Jadi tidak sabar menunggu hingga Oktober untuk melihat kekonyolan dan dagelan apa lagi yang diperlihatkan pasangan ini.
Kalau banyak blundernya, ya mau tak mau selamat buat mereka (58 %) yang memilih. Ada yang baik malah dicaci dan dijebloskan di penjara. Sekarang, belum juga dilantik sudah bikin banyak blunder. Inilah hasil memilih seseorang berdasarkan agama bukan karena kinerjanya. Padahal yang terpenting dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia memperhatikan dan mengurusi warganya agar lebih baik, bukan melihat agamanya.
Dan satu lagi, saya sering lihat apa-apa diteruskan ke tim sinkronisasi. Ini terkesan mereka tak berkompeten atau mungkin tak tahu solusi sehingga semua dilempar ke tim. Ya sudahlah, no comment lagi. Kita lihat 100 hari pertama masa jabatan mereka, apakah lebih baik atau kacau balau. Sekarang Sandiaga tak ada solusi untuk warga Bukit Duri. Dan seingat saya, saat pemilihan sebagian besar dari mereka memilih Anies-Sandi. Ayo, silakan tagih janjinya.
Bagaimana menurut Anda?

baca sumber
thumbnail

On 06.43 with No comments

Pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari pertama Idulfitri 1438H menghasilkan sejumlah catatan.
Penasihat hukum GNPF MUI Lutfi Hakim mengatakan dalam pertemuan GNPF MUI dengan Jokowi, Presiden mengaku senang atas pertemuan tersebut.
Menurut Lutfi, melalui pertemuan tersebut Presiden mengetahui keinginan, pandangan, dan masukan dari GNPF-MUI, begitu juga sebaliknya.

"Kedua, kami sepakat akan membangun komunikasi yang lebih intens. Beliau mengatakan kita akan lebih sering bertemu," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6/2017).
Poin lain yang disepakati yakni sebuah pemahaman bahwa pemerintah dan umat Islam tidak berada dalam situasi berhadap-hadapan dalam konteks kebhinekaan dan NKRI.
"Sama sekali beliau tidak memandang seperti itu [berhadap-hadapan]. Sama sekali tidak. Suasana inilah yang ingin kami bangun lebih lanjut, kami akan ada umarah, ulama, dan umat," kata Lutfi.
Soal rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir mengatakan belum ada pembicaran teknis soal itu. Langkah GNPF MUI bertemu dengan Presiden hari ini merupakan awal untuk membangun komunikasi dengan pemahaman yang sama. Rekonsiliasi baru menjadi wacana setelah situasi panas yang terjadi antara GNPF MUI dengan pemerintah.
"Sebetulnya lebih ke arah silaturahim ya. Sebenarnya kami belum berbicara setingkat itu. Secara teknis belum. Jadi kami mencoba membangun komunikasi dulu agar cair, agar saling memahami dulu, dan alhamdulillah cair sekali dan kami sudah saling mengerti. Tentang masalah teknis belum kami bicarakan," ucap Bachtiar, Minggu (25/6/2017).
Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden menyampaikan bahwa dirinya mengemban amanat berat dan berusaha untuk menjalankan setiap program dengan berbagai macam cara pandang yang disukai sebagian orang dan tidak disukai sebagian lainnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya harus konsisten terhadap program yang dijalankan dan harus berani mengambil risiko.
"Yang juga luar biasa, kami dapatkan juga keberpihakan beliau untuk ekonomi kerakyatan atau keumatan. Kami dengar juga cukup bagus, bagaimana sekian juta hektare tanah diperuntukkan bagi masyarakat," tutur Bachtiar.
Sebanyak tujuh orang dari GNPF MUI diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, siang ini (25/6/2017). Pertemuan Presiden dengan GNPF MUI cukup mendadak karena Presiden baru mengetahui dari Menteri Agama soal rencana pertemuan pada hari ini.

thumbnail

On 23.38 with No comments



Setelah melihat ini pasti keyakinan kita soal duit adalah segalanya akan berubah. Lihat saja, di negara ini uang malah di jual di pasar. Bahkan terlihat sampai seperti bata putih karena terlalu banyak.

Adalah somalia, negara dengan sebutan negara termiskin di dunia itu, ternyata setiap warganya punya banyak sekali uang. Tapi siapa sangka jika disana uang sudah tidak lagi langka dan juga berharga.

Bagaimana tidak? Hampir setiap orang di negara Somalia berasal dari keluarga yang mempunyai uang yang berlimpah. Bahkan banyak anak-anak menenteng sekoper penuh uang saat berkeliaran di mana-mana. Ini justru tak seimbang karena tingkat inflasi di negara ini terlalu tinggi hingga mencapai angka tak masuk akal.

Uniknya, meskipun uang disini begitu banyak, mereka tak membutuhkan mata uang negara mereka sendiri, masyarakat disini lebih memilih menukar uang negara mereka dengan dollar. Bahkan disana ada pasar yang menjual uang Shilling (Mata uang lokal Somalia), yakni Pasar Hargeisa. Harga 1 USD dapat ditukar sampai 7.000 Shilling.



Bisnis tukar menukar uang mulai menjamur dan dilegalkan negara sejak rakyat ingin menukar uang lokal mereka ke mata uang asing yang dianggap memiliki nilai tukar lebih tinggi. Turis maupun masyarakat tak perlu khawatir, sebab pasar ini aman dari segala perampokan.(wajibbaca.com)
thumbnail

On 23.27 with No comments

Vicky Prasetyo Klaim Didukung Dua Parpol untuk Maju Sebagai Calon Wali Kota Bekasi
Net
Vicky Prasetyo

Komedian Vicky Prasetyo mengklaim telah dibidik dua partai politik sebagai kendaraannya untuk maju sebagai calon Wali Kota Bekasi pada Pilkada 2018.
"Ada sih beberapa, cuma saya belum bisa sampaikan secara umum. Ada dua," kata Vicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/6/2017) malam.
Namun, Vicky masih merahasiakan dua parpol yang dimaksud. Menurut dia, dukungan parpol itu masih dalam proses komunikasi. Lantas apa pertimbangan parpol tersebut mendukung Vicky?
"Kan banyak pemimpin yang dipilih bukan karena hirarkinya sekarang, normatifnya Hillary Clinton (calon presiden Amerika) yang begitu normatif bisa kalah kok. Mungkin bisa begitu di Bekasi," kata Vicky. "
"Mungkin orang melihatnya dari sisi proses aja. Dulu saya pernah menjadi orang pesakitan yang bersalah, pelan-pelan dan perlahan bisa menunjukkan prestasi yang baik," kata dia.
Menurut Vicky, siapapun warga negara Indonesia berhak untuk berkonstribusi nyata terhadap bangsanya dengan menjadi pemimpin daerah.
"Ada penilaian mereka yang seperti tadi, hirarki memiliki masa lalu. Pendosa seperti saya pun berhak bisa menjadi pemimpin dan masa depan yang baik," kata dia.
Vicky mengatakan, bahwa dukungan dari berbagai pihak telah menguatkan hatinya untuk maju menjadi orang nomor satu di Bekasi.
Dukungan itu datang dari para tokoh nasional, tokoh lokal, komunitas dan organisasi lokal, hingga kalangan seprofesinya. Sedangkan, alasan Vicky untuk maju sebagai calon Wali Kota Bekasi lantaran ia asli warga Kota Bekasi.
"Saya putra Bekasi, satu. Saya lahir di Bekasi. Ada rasa pribumi yang kuat gitu loh untuk memiliki tanah kelahiran sendiri di Bekasi. Caranya dengan berpartisipasi kepada kota kita sendiri," kata Vicky.

thumbnail

On 22.35 with No comments

Dunia perpolitikan Tanah Air beberapa tahun ke belakang cukup berwarna dengan kehadiran para selebriti. Banyak deretan seleb yang banting stir dari dunia hiburan ke dunia politik. Mereka mencalonkan diri dan memperebutkan posisi di pemerintahan, baik menjadi calon legislatif maupun kepala daerah.
Bermodal pamor yang telah dikenal luas di masyarakat, para seleb pun memberanikan diri maju di ajang pemilihan umum. Jika sebelumnya ada Ahmad Dhani dan Rano Karno, kini mantan tunangan Zaskia Gotik, Vicky Prasetyo pun ikut mencalonkan diri menjadi daerah Kota Bekasi. Vicky Prasetiyo maju menjadi calon Walikota Bekasi pada Pilkada 2018 mendatang. Sosok yang dikenal dengan istilah 'kontroversi hati' ini mengumumkan kemantapannya melalui akun Instagram pribadinya dikutip brilio.net, Jumat (2/6).

foto: instagram.com/@vickyprasetyo777
Pemain Fesbuker ini menggungah sebuah foto di mana kedua jari telunjuk ke atas. Ia juga bubuhkan alasan maju lewat tulisan di foto, 'Vicky Prasetyo. Jika orang suci memiliki masa lalu maka pendosa berhak atas masa depan. Calon Walikota Bekasi'.
"Vicky Prasetiyo Serius Maju Cawalkot Bekasi Setelah Didukung Kawannya," tulisnya menambah keterangan foto tersebut.
Banyak netizen pun ikut berkomentar pada akun Instagram Vicky. mereka ada yang nyinyir dan ada yang mendukungnya.
Seperti yang dilakukan oleh akun @fahreza.natalia, "Sukses terus kak vicky, aku selalu mendoakanmu."
"Semoga terpilih ya kk @vickyprasetyo777 "calon ketua bekasi" sayangnya sy warga depok gak bisa milih deh klo mencalonkan depok pasti sy pilih," tambah akun @widyadomi.
Namun demikian, ada pula yang meragukan pencalonan Vicky menjadi calon Walikota Bekasi.
"Sehat loe vik bangun oyu7u," komentar @junaidihardiansya.
"@vickyprasetyo777 #jgn sampe kyk kasus nya ahmad dhani pede bgt nyalonin...krn dr diri dia aja image msh rusak...jujur om vicky image lbh parah dr ahmad dhani apa yakin bs lolos# tlg perbaiki citra diri dl jd org baik...image diubah jgn jd playboy lg...apalagi kmrn2 muncul dg cew2 gk jls itu siapa gonta ganti....masa calon pemimpin playboy#dan istri aja blm punya om vicky...kl ada istri msyarakat akan yakin bs memilih om vicky jd pemimpin ..krn dianggap sdh berubah menjadi org baik2 gk suka lg mempermainkan wanita#ini masukan dr masyarakat ya om vicky agar selalu berhasil dlm cita2 #," ujar akun @ashwaad123123.

sumber : https://www.brilio.net/selebritis/di-luar-dugaan-vicky-prasetyo-calonkan-diri-jadi-walikota-bekasi-1706026.html
thumbnail

On 21.10 with No comments


Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Pemuda Relawan NKRI melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, 25 April 2017. Dalam aksi ini mereka mendesak polisi segera menangkap pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab terkait sejumlah kasus. TEMPO/Imam Sukamto

Polisi telah menetapkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab, sebagai tersangka dalam kasus pornografi. Pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, menyatakan kliennya akan pulang setelah Ramadan. Kepulangan Rizieq itu menandai adanya revolusi putih. “Kami mulai perang dengan hukum. Kami menggunakan instrumen hukum secara konstitusional,” kata Kapitra saat konferensi pers di Masjid Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 29 Mei 2017.

Menurut Kapitra, revolusi identik dengan penggulingan pemerintahan. Namun bukan revolusi itu yang dia maksud. Sebab, dalam Islam pemerintahan yang sah dan dipilih oleh masyarakat dilarang digulingkan. "Kami menerapkan Islam secara kafah," ujarnya.

Penerapan hukum Islam, kata Kapitra, jangan setengah-setengah. Apalagi, berdasarkan teologi, penggulingan pemerintahan hukumnya haram. “Kami akan sabar sampai dua tahun lagi,” katanya. "Peralihan kekuasaan yang dipilih elegan dan konstitusional adalah tidak memilih lagi pada pemilihan presiden."

Penetapan Rizieq sebagai tersangka terkait dengan percakapan mesum yang diduga dilakukan dirinya dengan Firza Husein. Polisi sudah lebih dulu menetapkan Firza sebagai tersangka. Bahkan berkas pemeriksaan Firza telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.



sumber : https://metro.tempo.co/read/news/2017/05/30/064879791/rizieq-jadi-tersangka-pengacara-ada-revolusi-setelah-ramadan